Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

oleh -462 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. “Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah sehingga beralih menajdi urusan dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah”. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari..
a. Desentralisasi *
b. Sentralisasi
c. Daerah otonom
d. Konstitusi
e. Komunikasi

2. Dari beberapa sikap dibawah ini yang mana yang merupakan sikap positif warga negara terhadap adanya penyelengaraan desentralisasi atau otonomi daerah..
a. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah *
b. Tidak mengetahui bentuk negara Indonesia
c. Tidak memahami tugas pemerintah pusat dan daerah
d. Tidak peduli terhadap berbagai permasalahan terkait
e. Tidak mau membayar pajak

3. “Hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya”, merupakan pengertian Otonomi Daerah yang dikemukakan oleh..
a. J. Wajong
b. C. J. Franseen *
c. Ateng Syarifuddin
d. Uttrecht
e. Jeremy Bentham

4. Yang mana dibawah ini yang merupakan kelebihan dari penyelenggaraan otonomi daerah..
a. Struktur pemerintahan bertambah semakin kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi
b. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar
c. Timbulnya paham kedaerahan
d. Peningkatan efesiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah *
e. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama

5. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah..
a. Peradilan
b. Politik luar negeri
c. Kebijakan pendidikan *
d. Pertahanan dan keamanan
e. Moneter dan fiskal nasional

6. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun ditingkat daerah tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat indonesia. Maka dari itu sebagai rakyat Indonesia mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah dengan..
a. Tidak mengetahui nama gubernur atau wakil gubernur
b. Tidak mengikuti pemilihan kepala daerah
c. Mengetahui dan memahami tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah *
d. Tidak mengetahui berbagai peraturan daerah yang berlaku
e. Tidak mengetahui bentuk negara Indonesia

7. Yang mana dibawah ini yang merupakan bagian kewenangan pemerintah pusat..
a. Penanganan bidang kesehatan
b. Penyelenggaraan pendidikan
c. Fasilitas pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Politik luar negeri *

8. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan..
a. Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah
b. Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar
c. Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah *
d. Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah
e. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda

9. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, yaitu prinsip..
a. Prinsip pemberdayaan
b. Prinsip kesatuan *
c. Prinsip penyebaran
d. Prinsip keserasian
e. Prinsip tanggungjawab

10. Nilai dasar yang dikembangkan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu memandang bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (eenheidstaat), yaitu nilai..
a. Nilai dasar
b. Nilai politik
c. Nilai unitaris *
d. Nilai esensial
e. Nilai administrative

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI Tahun 1945

11. Adanya hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan anugrah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu salah satu bentuk rasa syukur yang dapat kita lakukan adalah dengan cara..
a. Bersikap intoleransi dan etnosentrisme
b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara
c. Bersikap proaktif dan responsif terhadap berbagai permasalahan terkait *
d. Tidak berpartisipasi dalam pilkada
e. Tidak mau memenuhi kewajiban sebagai warga negara terhadap negara

12. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak dikriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama, merupakan salah satu fungsi dari otonomi daerah yaitu..
a. Fungsi pengaturan
b. Fungsi pemberdayaan
c. Fungsi keserasian
d. Fungsi layanan *
e. Fungsi penyebaran

13. “Untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan”, pernyataan tersebut merupakan … dari adanya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
a. Fungsi
b. Tujuan *
c. Sifat-sifat
d. Visi dan misi
e. Tugas

14. Yang mana landasan hukum dari penerapan otonomi daerah di Indonesia..
a. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 18 ayat 1 *
b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2004
c. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008
d. Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001
e. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003

15. Dalam pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah, salah satunya pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Prinsip tersebut yaitu..
a. Nyata
b. Dinamis
c. Bertanggungjawab *
d. Kesesuaian
e. Administratif

16. “Keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut”. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari asas..
a. Asas keterbukaan
b. Asas kepastian hukum
c. Asas pemerataan
d. Asas keseimbangan
e. Asas medebewind (tugas pembantuan) *

17. Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari..
a. MPR
b. DPD
c. Presiden dan Wakil Presiden
d. DPRD *
e. DPR

18. Dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”, pernyataan tersebut terdapat dalam pasal..
a. Pasal 18 ayat 1
b. Pasal 18 A
c. Pasal 20
d. Pasal 29
e. Pasal 18 B ayat 1 *

19. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 2 kedaulatan negara berada ditangan..
a. MPR
b. Presiden dan Wakil Presiden
c. DPD
d. Rakyat *
e. DPR

20. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bupati dan wakil bupati ialah kepala otonom tingkat kabupaten yang pemilihannya dilakukan melalui..
a. Pemilihan umum
b. Voting
c. Pemilihan kepala daerah *
d. Musyawarah mufakat
e. Perwakilan

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

21. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam..
a. UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 18
b. UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 27
c. UU No. 32 Tahun 2004
d. UU No. 25 Tahun 2014
e. UU No. 23 Tahun 2014 *

22. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah..
a. Mengubah DPR dengan kekuatan politik
b. Menetapkan sendiri anggaran tersebut
c. Meningkatkan pemungutan biaya
d. Mencari sumber dari luar negeri
e. Menjalankan anggaran tahun yang lalu *

23. Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah..
a. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
b. Negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
c. Keragaman bangsa indonesia membutuhkan penanganan yang sama
d. Wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
e. Efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam *

24. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah..
a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi *
c. Negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
d. Negara serikat dengan sistem sentralisasi
e. Negara demokrasi dengan sistem otonomi

25. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa..
a. Belanda
b. Perancis
c. Yunani *
d. Inggris
e. Arab

26. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas..
a. Presiden, wakil presiden dan anggota DPR
b. Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara *
c. Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
d. Presiden, wakil presiden, dan gubernur
e. Para menteri negara, gubernur, dan DPR

27. Pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun..
a. 2004
b. 2005 *
c. 2006
d. 2007
e. 2008

28. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah..
a. Yogyakarta
b. Aceh
c. Surakarta
d. Surabaya
e. Papua *

29. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah..
a. Politik luar negeri
b. Keamanan
c. Kebijakan fiskal
d. Kebudayaan *
e. Kebijakan moneter

30. Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah..
a. Agama *
b. Pendidikan
c. Kesehatan
d. Tenaga kerja
e. Kelautan dan perikanan

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.