Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI Tahun 1945 yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.
1. “Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh”. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sistem menurut..
a. Pamudji *
b. Rusadi Kantaprawira
c. Robert A. Dahl
d. David Easton
e. Jack C. Plano
2. Rancangan Undang-Undang secara formal disahkan menjadi Undang-Undang oleh..
a. Presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR *
e. BPK
3. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi keuangan negara adalah..
a. DPR
b. DPD
c. BPK *
d. KY
e. MPR
4. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru di Indonesia memiliki fungsi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, kecuali..
a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. Membuat partai politik *
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e. Memutus pembubaran partai politik
5. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan tugas utama..
a. Membantu DPR dalam mengubah UUD
b. Membantu pemerintah dalam mengajukan RUU *
c. Mewakili dan memperjuangkan aspirasi daerah
d. Mewadahi dan memperjuangkan kepentingan golongan
e. Membantu presiden dalam pemerintahan
6. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal..
a. 22 ayat 1
b. 26 ayat 1
c. 27 ayat 1 *
d. 28 ayat 1
e. 29 ayat 1
7. Pasal 6A ayat 1 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih..
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. DPD
e. Rakyat *
8. Berikut ini pemegang kekuasaan yudikatif adalah..
a. DPD
b. DPR
c. MK *
d. BPK
e. Presiden
9. Berdasarkan amandemen UUD 1945, seorang presiden kini dapat menduduki jabatannya paling lama dalam waktu..
a. 5 tahun
b. 10 tahun *
c. 15 tahun
d. 20 tahun
e. 25 tahun
10. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh..
a. UUD 1945 *
b. Peraturan daerah
c. Keputusan MPR
d. Pancasila
e. Peraturan pemerintah
11. Menteri-menteri sebagai pembantu Presiden bertanggung jawab kepada..
a. Presiden *
b. MPR
c. DPR
d. DPD
e. BPK
12. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah..
a. Pasal 1 Ayat (6)
b. Pasal 2 Ayat (6)
c. Pasal 5 Ayat (1)
d. Pasal 6 Ayat (1) *
e. Pasal 6 ayat (2)
13. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. ketentuan pasal tersebut menunjukan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu..
a. MA
b. MK *
c. BPK
d. DPR
e. KY
14. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah..
a. MA
b. DPR
c. DPRD
d. MPR
e. DPA *
15. MPR memilih wakil presiden dari dua calon apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu … hari.
a. 30
b. 45
c. 50
d. 60 *
e. 65
16. Usia calon presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya … tahun.
a. 30
b. 35 *
c. 40
d. 45
e. 50
17. Di bawah ini yang merupakan ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain, kecuali..
a. Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat
b. Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar
c. Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah
d. Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik
e. Keputusan yang diambil secara sewenang-wenang *
18. Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan pengertian dari..
a. Suprastruktur politik *
b. Infrastruktur politik
c. Partisipasi politik
d. Media politik
e. Partai politik
19. Kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara merupakan pengertian dari..
a. Suprastruktur politik
b. Infrastruktur politik *
c. Partisipasi politik
d. Media politik
e. Partai politik
20. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang DPR berisi tentang..
a. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPR *
b. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu
c. Hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan
d. pendapat DPR
e. Hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas DPR
f. Hak mengajukan rancangan undang-undang DPR
21. Apabila dalam suatu pemerintahan yang diselenggarakan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan merupakan pengertian dari..
a. Aspirasi
b. Akuntabilitas
c. Transparan *
d. Profesional
e. Proposionalitas
22. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut asas..
a. Profesionalitas
b. Akuntabilitas
c. Kepastian hukum
d. Proporsionalitas *
e. Transparansi
23. Asas yang menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum adalah asas..
a. Kepastian hukum
b. Keseimbangan *
c. Keadilan
d. Kesamaan
e. Bertindak cermat
24. Penyelanggaraan negara harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kenegaraan kepada rakyat. pernyataan tersebut sesuai dengan asas..
a. Profesionalitas
b. Akuntabilitas *
c. Kepastian hukum
d. Proporsionalitas
e. Transparansi
25. Pemegang kekuasaan yudikatif terdiri dari..
a. MA, MK, KY *
b. MA, DPRD, BPK
c. DPR, DPD, MPR
d. DPR, BPK
e. BPK, KY, Presiden
26. Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan disebut dengan hak..
a. Amnesti
b. Opsi *
c. Repudiasi
d. Esktripasi
e. Oposisi
27. Jumlah anggota DPR berdasarkan pasal 21 UU No 10 Tahun 2008 ditentukan sebanyak … orang.
a. 560 *
b. 550
c. 540
d. 530
e. 520
28. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak … orang.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 *
e. 5
29. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang wajib dilakukan oleh presiden adalah kewajiban dari..
a. MA
b. MK
c. KY
d. BPK
e. MPR
30. Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Merupakan pengertian dari..
a. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) *
b. Administrasi pemerintah
c. Kebijakan pemerintah
d. Peraturan pemerintah
e. Pemerintahan demokratis
Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI Tahun 1945 semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.
