Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.
1. Sebelum diamandemen UUD 1945, kekuasaan negara yang tertinggi berada ditangan..
a. Menteri Negara
b. Presiden
c. MPR *
d. MA
e. DPR
2. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya..
a. Presiden dibantu oleh menteri
b. Presiden adalah mandataris MPR
c. Tidak dapat saling menjatuhkan
d. DPR berfungsi sebagai alat kontrol *
e. Menteri bertanggung jawab kepada presiden
3. Kelemahan serius pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru terletak pada..
a. Tumbuh suburnya praktik KKN *
b. Stabilitas kurang terjamin
c. Pembuatan GBHN
d. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pertanian
e. Penyusunan program pembangunan kurang terencana
4. Seorang pemikir berkebangsaan Perancis yang mengemukakan teori Trias Politika adalah..
a. John Locke
b. Montesquieu *
c. Immanuel Kant
d. Adam Smith
e. David Richardo
5. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dipegang oleh..
a. DPR
b. MA
c. MPR *
d. DPD
e. MK
6. Pasal yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, yaitu pasal..
a. 18 ayat (1) UUD NRI 1945 *
b. 18 ayat (2) UUD NRI 1945
c. 20 ayat (1) UUD NRI 1945
d. 22 ayat (1) UUD NRI 1945
e. 28 UUD NRI 1945
7. Kekuasaan untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan disebut kekuasaan..
a. Eksekutif
b. Yudikatif *
c. Legislatif
d. Eksaminatif
e. Konstitutif
8. Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh..
a. MA
b. BPK *
c. DPR
d. MPR
e. Presiden
9. Berikut merupakan lembaga pemerintah non-kementerian, kecuali..
a. BIN
b. BKN
c. BPS
d. BPK *
e. Lapan
10. Pokok-pokok sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tercantum dalam..
a. Pembukaan UUD
b. Batang tubuh UUD *
c. Penjelasan UUD
d. Pancasila
e. Ketetapan MPR
11. Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah..
a. Pejabat negara
b. Gubernur
c. Kehakiman
d. Kementerian *
e. Kedinasan
12. Nilai yang mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah nilai..
a. Ketuhanan
b. Kemanusiaan
c. Persatuan *
d. Kerakyatan
e. Keadilan
13. Kekuasaan konstitutif di Indonesia diatur dalam pasal..
a. 3 ayat (1) UUD NRI 1945 *
b. 4 ayat (1) UUD NRI 1945
c. 20 ayat (1) UUD NRI 1945
d. 24 ayat (2) UUD NRI 1945
e. 23E ayat (1) UUD NRI 1945
14. Upaya membina kerukunan pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari dapat kita tunjukkan dengan..
a. Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku
b. Bergotong royong membangun sarana umum
c. Saling menghormati antara tetangga yang berbeda agama *
d. Memanfaatkan segala tindakan yang dilakukan oleh tetangga
e. Menghormati orang lain dalam bermasyarakat
15. Di bawah ini merupakan lembaga-lembaga yang berada dibawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali..
a. Kementerian keuangan
b. Kementerian ketenagakerjaan
c. Kementerian perindustrian
d. Kementerian perdagangan
e. Kementerian kesehatan *
16. Dampak positif dari prinsip pengambilan putusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah..
a. Meningkatkan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat *
b. Akan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya
c. Dapat mengantisipasi berkembangnya demokrasi liberal
d. Hasilnya akan mudah diterima dan dilaksanakan
e. Dapat menghindarkan kekhilafan pendirian dan kesesatan
17. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai..
a. Perjanjian luhur bangsa
b. Dasar negara indonesia
c. Etika hidup bangsa
d. Filsafat hidup bangsa
e. Jiwa dan kepribadian bangsa *
18. Pancasila dilaksanakan secara objektif, artinya..
a. Pancasila digunakan sebagai pedoman perilaku sehari-hari *
b. Pancasila digunakan sebagai asas tunggal partai politik
c. Pancasila digunakan sebagai sumber hukum negara
d. Pancasila digunakan sebagai dasar hukum penyelenggara negara
e. Pancasila digunakan sebagai filter masuknya budaya global
19. Berikut yang bukan bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah..
a. Kementerian energi dan sumber daya mineral
b. Kementerian perhubungan
c. Kementerian kelautan dan perikanan
d. Kementerian pariwisata
e. Kementerian pemuda dan olahraga *
20. Di dalam menyelanggarakan tugas sebagai penyelenggara negara, pemerintah tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan perundang-undangan,melainkan juga harus dilandasi oleh pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu merupakan implemantasi dari Pancasila sila..
a. Ketuhanan Yang Maha Esa *
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
21. Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan pembagian kekuasaan secara..
a. Horizontal *
b. Vertikal
c. Positif
d. Negatif
e. Campuran
22. Contoh implementasi nilai religious Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yaitu..
a. Memberi kesempatan kepada warga negara untuk tidak menganut agama
b. Membuat kebijakan hari libur nasional pada saat hari raya keagamaan *
c. Mewajibkan warga negara menjadi umat agama yang baik
d. Membebaskan setiap orang membentuk agama sendiri
e. Mewajibkan masyarakat beribadah di tempat ibadah
23. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasa..
a. 20 ayat (1) *
b. 20 ayat (2)
c. 20 ayat (3)
d. 21 ayat (1)
e. 21 ayat (2)
24. Nilai Pancasila harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Wujud penerapan Nilai Pancasila dalam mengambil keputusan ditunjukan oleh pilihan..
a. Mendahulukan kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan
b. Menjadikan suara mayoritas menjadi keputusan
c. Mengutamakan kebulatan suara seiya-sekata dalam mengambil keputusan *
d. Menjadika suara minoritas sebagai pertimbangan mengambil keputusan
e. Mematuhi pendapat pimpinan sebagai keputusan yang wajib ditati bersama
25. Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila..
a. Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
b. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
c. Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
d. Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya *
e. Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara
26. Contoh upaya pemerintah dalam membangun budaya demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai kerakyatan dalam Pancasila, yaitu..
a. Mengajarkan kepada peserta didik bahwa segala bentuk cara unjuk rasa itu di benarkan
b. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kempanye partai politik
c. Membuat kurikulum tentang pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran *
d. Mengajak peserta didik aktif dan bergabung dalam partai politik
e. Memberikan hak kepada peserta didik mengikuti pemilu
27. Pancasila mengandung nilai luhur dari masyarakat Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah..
a. Toleransi antarumat beragama
b. Menjunjung hak asasi manusia
c. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
d. Persamaan harkat dan martabat manusia
e. Pelaksanaan pemerintah sesuai sistem demokrasi *
28. “Orang bijak taat pajak” semboyan tersebut menunjukan kewajiban negara di bidang..
a. Politik
b. Sosial
c. Hukum
d. Budaya
e. Ekonomi *
29. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bernegara. Pengamalan Pancasila secara subjektif ditunjukan oleh pilihan..
a. DRP dan Presiden membuat UU sesuai nilai-nilai Pancasila
b. Kementerian negara membuat peraturan dengan berpedoman kepada pancasila
c. Joko Widodo menyalurkan hak pilihnya secara langsung umum bebas dan rahasia *
d. Joko Widodo selaku presiden mengunjungi korban tsunami Selat Sunda pada awal 2019
e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang program Indonesia pintar
30. Semboyan Bhineka Tunggal Ikan termasuk wujud implementasi nilai persatuan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan semboyan tersebut adalah..
a. Semangat kedaerahan dapat tumbuh
b. Perbedaan persepsi dapat diminimalisasi *
c. Rasa cinta pada bahasa daerah terus berkembang
d. Rakyat Indonesia menguasai bahasa asing
e. Penggunanan bahasa daerah dapat diminimalisasi
Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Tentang Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.