Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Tentang Otonomi Daerah yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.
1. Setiap negara, baik dengan luas wilayah yang besar atau kecil, akan membagi-bagi pemerintahan ke dalam bentuk sistem yang lebih kecil atau disebut dengan …
a. Pemerintah kota
b. Pemeritah provinsi
c. Pemerintah wilayah
d. Pemerintah negara
e. Pemerintah daerah *
2. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang isinya berupa penghapusan perbedaan antara cara pemerintahan di jawa dan madura (uniformitas), adalah undang-undang nomor …
a. Undang- Undang No. 22 Tahun 1948
b. Undang- Undang No. 1 Tahun 1945 *
c. Undang- Undang No. 44 Tahun 1950
d. Undang- Undang No. 1 Tahun 1957
e. Undang- Undang No. 18 Tahun 1965
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini mempersiapkan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang dilakukan secara langsung oleh …
a. Pemerintah
b. Presiden
c. Kepala daerah
d. DPRD
e. Rakyat *
4. Adapun peran pemerintah daerah yang cenderung besifat melaksanakan otonomi dari peran pemerintah pusat yaitu seperti …
a. wewenang membuat kebijakan daerah yang selaras dengan UUD *
b. menentukan kebijakan makro
c. melakukan pengawasan
d. melakukan evaluasi
e. melakukan kendali dan pemberdayaan
5. Gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih berdasarkan pasal 18 UUD tahun 1945 dari hasil amandemen kedua yaitu pemilihan akan dilakukan secara …
a. demokratis *
b. umum
c. rahasia
d. langsung
e. langsung dan rahasia
6. Pada pemerintahan tingkat nasional, pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah …
a. pemerintah daerah
b. pemerintah pusat
c. presiden *
d. perdana menteri
e. DPRD
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 UUD tahun 1945 dari hasil amandemen kedua yaitu diatur dalam …
a. undang-undang *
b. pemerintahan
c. pancasila
d. presiden
e. otonomi
8. hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam …
a. UU No. 22 Tahun 1948
b. UU No. 44 Tahun 1950
c. UU No. 32 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004 *
e. UU No. 22 Tahun 1999
9. Yang tidak termasuk kedalam urusan-urusan pemerintah pusat adalah …
a. politik luar negeri
b. pertahanan
c. keamanan
d. perencanaan pembangunan *
e. moneter
10. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah urusan atau kewenangan dari …
a. Pemerintah nasional
b. Pemerintah pusat
c. Pemerintah daerah *
d. DPRD
e. Presiden
11. Pengendalian lingkungan hidup adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk …
a. provinsi
b. negara
c. wilayah
d. desa
e. kabupaten/kota *
12. Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak atau kelompok organisasi yang kegiatanya mengganggu keamanan negara adalah urusan pemerintah pusat dari segi …
a. politik luar negeri
b. moneter
c. pertahanan
d. yustisi
e. keamanan *
13. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota yang meliputi, kecuali …
a. penyediaan sarana dan prasarana umum
b. mendirikan dan membentuk kepolisian negara *
c. penanganan bidang kesehatan
d. penyelenggaraan pendidikan
e. pelayanan pertahanan
14. Unit pemerintahan yang berwenang mengurus suatu pemerintahan adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan tersebut, hal tersebut merupakan distribusi kewenangan yang mengacu pada …
a. efisiensi
b. eksternalitas
c. akuntabilitas *
d. otonomi
e. undang-undang
15. Kata otonomi berasal dari Yunani, yaitu autonomy dengan auto yang artinya …
a. sendiri *
b. maju
c. lurus
d. baik
e. kesatuan
16. Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah disebut dengan …
a. presiden
b. DPRD *
c. otonomi
d. pemerintah daerah
e. pemerintah pusat
17. Dalam hubungannya dengan pemerintahan, otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yaitu dalam …
a. penyelenggaraan pemilihan pemerintah daerah
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
c. penyerahan wewenang pemerintahan
d. penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah *
e. pelimpahan wewenang oleh pemerintahan kepada DPRD
18. Daerah yang masih berada dalam kesatuan NKRI, bukan membentuk negara dalam negara disebut dengan …
a. negara republik indonesia
b. negara kesatuan
c. desentralisasi
d. dekonsentrasi
e. otonomi daerah *
19. Gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan …
a. Presiden
b. DPRD
c. Tugas pembantuan
d. Pemerintah pusat
e. Pemerintah daerah *
20. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh ppemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut dengan …
a. pemerintah pusat
b. pemerintahan daerah
c. DPRD
d. desentralisasi *
e. dekonsentrasi
21. Berdasarkan sudut pandang kepentingan, tujuan otonomi daerah ada dua yaitu dari sudut pandang …
a. pemerintah pusat dan pemerintah daerah *
b. pemerintah pusat dan presiden
c. pancasila dan UUD
d. desentralisasi dan dekonsentrasi
e. otonomi daerah dan pemerintah pusat
22. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah dari sudut pandang pemerintah pusat adalah, kecuali …
a. pelaksanaan otonomi daerah *
b. pendidikan politik
c. pelatihan kepemimpinan
d. menciptakan kestabilan politik
e. mewujudkan demoktratisasi sistem pemerintahan di daerah
23. Membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun dalam pelaksanaannya adalah kebijakan dari …
a. desentralisasi dan dekonsentrasi
b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah
c. otonomi daerah dan pemerintah pusat
d. desentralisasi dan otonomi daerah *
e. dekonsentrasi dan otonomi daerah
24. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban, yaitu …
a. mengembangkan kehidupan demokrasi *
b. mengelola kekayaan daerah
c. memungut pajak daerah dan retribusi daerah
d. memilih pemimpin daerah
e. mengelola aparatur daerah
25. Otonomi yang penyelenggaraanya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, adalah adalah prinsip dari …
a. otonomi seluas-luasnya
b. otonomi nyata
c. otonomi daerah
d. pelaksanaan otonomi
e. otonomi bertanggung jawab *
26. Pada era pemerintahan orde baru, muncul undang-undang No. 5 tahun 1974 yang menegaskan bahwa otonomi daerah dititikberatkan pada daerah tingkat II yang dilaksanakan dengan memuat tiga aspek utama yaitu …
a. administrasi, politik dan daerah
b. administrasi, politik, dan kemandirian *
c. otonomi, perkembangan dan politik
d. otonomi, politik, dan kekuasaan
e. hubungan, kekuasaan, dan politik
27. Apabila peran pemerintah pusat terlalu kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka dapat menimbulkan beberapa akibat yaitu …
a. pembangunan yang dilakukan sepenuhnya bersumber dari aspirasi
b. sentralisme pembangunan telah menciptakan ketergantungan daerah terhadap pusat *
c. sedikit daerah yang berpotensial gagal bekembang
d. lemahnya pengaruh pusat membuat pembangunan daerah yang dijalankan selama pemerintahan orde baru tidak bisa dilepaskan dari pusat
e. mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah
28. Pelaksanaan kebijakan otonoi daerah berpengaruh terhadap …
a. pelayanan dasar pendidikan
b. pendidikan politik
c. mengelola kekayaan daerah
d. pembangunan daerah *
e. menciptakan stabilitas politik
29. Masyarakat dan pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi, hal tersebut merupakan pertimbangan dari segi faktor…
a. fasilitas/infrastruktur
b. pemerintahan daerah harus kreatif
c. politik lokal yang stabil *
d. tanggung jawab otonomi daerah
e. kebijakan otonomi daerah
30. Pemerintah daerah harus memfaiitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian, hal tersebut merupakan pertimbangan dari segi faktor…
a. tanggung jawab otonomi daerah
b. kebijakan otonomi daerah
c. pemerintahan daerah harus kreatif
d. politik lokal yang stabil
e. fasilitas/infrastruktur *
Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X Tentang Otonomi Daerah semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.
